Video: Fraksi PKS dan PDI-P Tekankan Transparansi Anggaran dan Pemerataan Pembangunan dalam APBD-P 2026

hsupyan10@gmail.com

KONAWE SELATAN, WHITEBALANCE.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Konawe Selatan menekankan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Penegasan tersebut disampaikan Muhammad Taufik Mansyur, S.H., M.H., selaku juru bicara perwakilan Fraksi PKS dan PDI-P saat membacakan pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Konawe Selatan, Selasa (27/10/2026).

Dalam pandangannya, fraksi menilai perubahan APBD harus menjadi instrumen strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan kebutuhan riil masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

“Perubahan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran atau banyaknya program, tetapi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan hasil pembangunan yang nyata,” demikian penegasan dalam pandangan fraksi yang dibacakan Taufik.

Fraksi juga meminta pemerintah daerah memastikan target pendapatan dalam perubahan APBD disusun secara realistis dan terukur. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai perlu dilakukan melalui perbaikan sistem pemungutan, pendataan potensi pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta pencegahan kebocoran pendapatan tanpa membebani masyarakat dan pelaku UMKM secara berlebihan.

Pada sisi belanja, fraksi mendorong agar anggaran diprioritaskan untuk sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan, pemberdayaan UMKM, dan pelayanan publik.

Selain itu, pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan dan desa di Konawe Selatan menjadi perhatian penting. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, akses air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta sarana produksi pertanian dan perikanan diharapkan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan urgensi masing-masing wilayah.

Fraksi PKS dan PDI-P juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki dasar yang jelas, sasaran terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Baca Juga :  Pemkab Konsel Serahkan KUPA dan PPAS-P TA 2026 ke DPRD, Proyeksikan Postar APBD Perubahan Capai Rp1,59 Triliun

Pemerintah daerah turut didorong memperkuat pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat melalui pendampingan, pelatihan, perluasan akses pasar, serta evaluasi keberhasilan usaha, bukan sekadar menyalurkan bantuan.

Melalui pandangan tersebut, fraksi meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai proyeksi dan realisasi pendapatan, dasar perubahan alokasi program prioritas, serta strategi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar di seluruh wilayah Konawe Selatan.

Fraksi pada prinsipnya mendukung kebijakan anggaran yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Namun, dukungan tersebut harus disertai kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi, serta pengawasan yang efektif.

Fraksi berharap pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menghasilkan kebijakan anggaran yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Konawe Selatan.

Redaksi Whitebalance.id

WhatsApp Image 2026-11-17 at 16.52.09 (4)