KONAWE SELATAN, WHITEBALANCE.ID – Tak ingin berlama-lama menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) langsung turun ke lapangan melakukan pengecekan terhadap sejumlah lokasi yang menjadi sorotan massa aksi terkait aktivitas pertambangan PT Gerbang Multi Sejahtera (GAP).
Pengecekan lapangan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 11 November 2026, sehari setelah DPRD Konsel menerima aspirasi massa aksi Konsorsium Pemuda Peduli Lingkungan Konawe Selatan (KPPLK) di Aula DPRD Konsel, Selasa (10/11/2026).
Rombongan dipimpin langsung Ketua DPRD Konsel, Hamrin, S.Kom., M.AP., bersama sejumlah anggota DPRD, di antaranya Purnomo, SP, Binmas Mangidi, S.Sos., Jusmani, S.IP., Irfandi, serta Sekretaris DPRD Konsel Ivan Ardiansah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah perwakilan massa aksi, pihak perusahaan PT GAP, yang diwakili Yusran, serta sejumlah perwakilan masyarakat lingkar tambang dari Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan bumi anoa Sulawesi Tenggara (Sultra).
Dalam peninjauan tersebut, DPRD memfokuskan pengecekan pada beberapa titik yang sebelumnya disampaikan dalam aspirasi massa aksi, meliputi jalan usaha tani yang diduga digunakan tidak sesuai peruntukannya, kawasan persawahan yang disinyalir terdampak aktivitas pertambangan, serta aliran sungai yang diduga mengalami perubahan alur.
Selain itu, dugaan kerusakan saluran irigasi dan penggunaan jalan usaha tani juga menjadi perhatian serius dalam agenda pengecekan lapangan tersebut.
Ketua DPRD Konsel, Hamrin, S.Kom., M.AP., menegaskan bahwa langkah turun langsung ke lapangan merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam merespons aspirasi masyarakat sekaligus memastikan setiap persoalan ditindaklanjuti berdasarkan kondisi dan fakta di lapangan.
Menurutnya, DPRD tidak berada pada posisi membela salah satu pihak, baik masyarakat maupun perusahaan. Namun, lembaga legislatif harus mengedepankan objektivitas, melakukan pengawasan, serta mendorong penyelesaian yang adil dan memberikan kepastian bagi semua pihak.
“Prinsip kami di DPRD adalah tidak memihak ke mana pun. Kami ingin melihat langsung fakta di lapangan, mendengar keterangan semua pihak, kemudian mencari solusi terbaik. ,” tegas Hamrin di lokasi pertambangan.
Ia menambahkan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat harus mendapatkan perhatian serius. Karena itu, DPRD akan terus melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan PT GAP.
Sementara itu, pihak perusahaan melalui perwakilannya, Yusran, menyampaikan bahwa PT GAP telah menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu keterangan yang turut dicermati DPRD untuk kemudian dikonfirmasi melalui pendalaman dokumen dan aspek teknis sesuai kewenangan lembaga.
Anggota DPRD Konsel, Purnomo, SP, Bisman Saranani dan Jusmani, S.IP., juga menekankan pentingnya penyelesaian persoalan melalui komunikasi dan duduk bersama antara masyarakat, perusahaan, serta pemerintah daerah.
Selain fungsi pengawasan DPRD, Keduanya berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog terbuka agar persoalan yang muncul tidak berujung pada konflik berkepanjangan maupun kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat.
Menurut mereka, keberlangsungan aktivitas pertambangan juga memiliki keterkaitan dengan perputaran ekonomi masyarakat di wilayah lingkar tambang.
Apabila aktivitas perusahaan sampai terhenti akibat persoalan yang tidak terselesaikan, dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya mereka yang menggantungkan penghidupan dari kegiatan ekonomi di sekitar wilayah pertambangan.
Karena itu, penyelesaian yang mengedepankan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, serta keberlangsungan ekonomi daerah dinilai menjadi jalan terbaik.
Meski telah melakukan pengecekan langsung terhadap sejumlah titik lokasi, DPRD Konsel menegaskan bahwa proses penelusuran belum selesai.
Beberapa aspek penting lainnya masih dalam tahap pendalaman, di antaranya kesesuaian tata ruang, kelengkapan dokumen perizinan dan administrasi perusahaan, legalitas penggunaan jetty atau terminal khusus, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi.
Aspek-aspek tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut melalui dokumen resmi, keterangan pihak terkait, serta koordinasi dengan instansi teknis yang memiliki kewenangan.
Dengan demikian, pengecekan lapangan pada 11 November ini merupakan bagian dari proses pengawasan dan klarifikasi DPRD, bukan merupakan kesimpulan akhir mengenai ada atau tidaknya pelanggaran oleh perusahaan.
Melalui langkah cepat tersebut, DPRD Konsel berharap seluruh dugaan yang disampaikan masyarakat dapat ditelusuri secara objektif dan transparan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD juga mengharapkan masyarakat dan pihak perusahaan tetap menjaga komunikasi serta tidak mengambil langkah yang justru memperkeruh keadaan.
Bagi DPRD Konsel, kepentingan masyarakat, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan ekonomi daerah harus berjalan beriringan. Penyelesaian yang baik bukan hanya menjawab tuntutan hari ini, tetapi juga memastikan tidak ada pihak yang dirugikan di kemudian hari.







Tidak ada Respon