KONAWE SELATAN, WHITEBALANCE.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) resmi menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp1,62 triliun dari Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
Penyerahan dokumen anggaran tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD yang dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, S.Kom., M.AP., di Aula Rapat Paripurna DPRD Konsel, Senin (16/11/2026).
Raperda APBD 2027 diserahkan oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., dengan total rancangan anggaran mencapai Rp1.623.348.927.640, atau sekitar Rp1,62 triliun, meningkat 9,55 persen dibandingkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, menegaskan pentingnya pembahasan anggaran secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab agar setiap kebijakan fiskal pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka yang disusun dalam dokumen keuangan daerah, tetapi merupakan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki tujuan yang jelas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat Konawe Selatan.” tegasnya
Menurut Hamrin, pembahasan Raperda APBD 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD sekaligus momentum untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor-sektor strategis, terutama pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin memastikan bahwa program pembangunan yang dibiayai melalui APBD benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan jalan dan infrastruktur dasar, hingga dukungan terhadap petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil.” uangkapnya.
Hamrin juga menempatkan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses, kunjungan kerja, dan berbagai agenda DPRD sebagai salah satu bahan penting dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah.
“Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada anggota DPRD harus menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran. Kita ingin kebutuhan masyarakat di desa-desa dan kecamatan mendapatkan ruang dalam penentuan prioritas pembangunan,” tambah Hamrin.
Selain membahas arah kebijakan belanja daerah, DPRD Konawe Selatan juga akan mencermati sejumlah komponen strategis dalam rancangan APBD 2027, termasuk penurunan proyeksi pendapatan, peningkatan belanja, serta rencana pinjaman daerah melalui Bank Sultra.
Dalam rancangan yang disampaikan pemerintah daerah, pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp1.415.568.927.640, atau sekitar Rp1,41 triliun.
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25,48 miliar atau 1,77 persen dibandingkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp168,21 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,24 triliun.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.522.377.250.192, atau sekitar Rp1,52 triliun, meningkat Rp109,52 miliar atau 7,75 persen dibandingkan APBD Perubahan 2026.
Untuk menyeimbangkan struktur anggaran tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp207,78 miliar, terdiri atas estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp10 miliar dan rencana pinjaman daerah melalui Bank Sultra sebesar Rp197,78 miliar.
Adapun pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp100,97 miliar, meliputi pembayaran pokok pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp40,97 miliar dan Bank Sultra sebesar Rp60 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan netto direncanakan sekitar Rp106,80 miliar.
Menanggapi struktur pembiayaan tersebut, Hamrin menekankan pentingnya kajian terhadap kemampuan keuangan daerah, manfaat program yang akan dibiayai, serta keberlanjutan fiskal pemerintah daerah.
“Setiap rencana pinjaman daerah tentu harus dikaji secara mendalam, baik dari sisi kebutuhan, peruntukan, manfaat pembangunan, maupun kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Jangan sampai kebijakan pembiayaan hari ini justru mempersempit ruang fiskal dan membebani pelayanan masyarakat pada tahun-tahun mendatang.” imbuhnya
Selain itu, rapat paripurna juga mengagendakan pembahasan persetujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Bank Sultra sebesar Rp28 miliar.
Usulan tersebut menjadi bagian dari kebijakan investasi pemerintah daerah yang memerlukan pencermatan terhadap dasar hukum, kelayakan investasi, dan potensi kontribusinya bagi pendapatan daerah.
“Penyertaan modal pemerintah daerah harus memiliki dasar perhitungan yang jelas dan memberikan keuntungan yang terukur bagi daerah. DPRD perlu memastikan investasi tersebut memiliki manfaat jangka panjang, baik melalui peningkatan pendapatan daerah maupun dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.”
Sementara itu, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo menjelaskan bahwa penyusunan Raperda APBD 2027 mengacu pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Konawe Selatan 2025–2029.
Arah kebijakan pembangunan tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan infrastruktur dasar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dalam pidatonya, Irham menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya realisasi belanja, tetapi juga oleh dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata tingginya serapan anggaran, melainkan sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan keluaran yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Irham.
Bupati juga mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengendalikan pengeluaran yang tidak menjadi prioritas, termasuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta kegiatan lain yang tidak menghasilkan manfaat terukur.
Menurutnya, efisiensi belanja diperlukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pembiayaan program prioritas dan peningkatan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Irham turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Hamrin beserta seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD atas kemitraan yang terbangun dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah siap memberikan penjelasan dan data yang diperlukan serta terbuka terhadap berbagai masukan dan saran untuk menyempurnakan rancangan anggaran ini,” ungkapnya.
Irham berharap proses pembahasan Raperda APBD 2027 dapat berjalan konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Kita boleh berbeda pandangan dalam proses pembahasan, tetapi jangan berbeda tujuan dalam memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan,” pesannya.
Menjelang tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah, Ketua DPRD Konawe Selatan Hamrin menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
DPRD, melalui alat kelengkapan dewan sesuai kewenangannya, akan mencermati rancangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebelum memasuki tahapan persetujuan bersama.
“Prinsipnya, DPRD ingin APBD 2027 menjadi anggaran yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Pembangunan harus dirasakan secara merata, pelayanan publik harus semakin baik, dan setiap kebijakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang menjadi perhatian kami dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.” pungkasnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Konawe Selatan H. Wahyu Ade Pratama Imran, SH., unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah H. Ichsan Porosi, ST., MT., para kepala OPD, pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, serta insan pers.
Penyerahan Raperda APBD 2027 menjadi awal tahapan pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan anggaran yang mendukung peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan menuju Konawe Selatan SETARA (Sehat, Cerdas, dan Sejahtera).
(Redaksi WhiteBalance.id)







Tidak ada Respon