KONAWE SELATAN, WHITEBALANCE.ID– Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kabupaten Konawe Selatan menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Simak video selengkapnya :
Sikap tersebut disampaikan dalam Pandangan Akhir Fraksi NasDem pada rapat paripurna DPRD Konawe Selatan yang berlangsung di ruang sidang rapat paripurna DPRD Konsel, Selasa (27/10/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, S.Kom., M.AP., dan dihadiri anggota DPRD yang memenuhi kuorum, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, Sekretaris Daerah, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi NasDem menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Apresiasi juga diberikan kepada seluruh anggota DPRD yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan anggaran secara bertanggung jawab.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Konawe Selatan menegaskan bahwa seluruh catatan dan arahan hasil evaluasi gubernur harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD Perubahan, terutama terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kewajaran belanja, efektivitas program, serta kepastian sumber pendanaan.
“Fraksi NasDem mengingatkan agar seluruh catatan hasil evaluasi Gubernur Sulawesi Tenggara dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan APBD Perubahan 2026 berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” demikian penegasan dalam pandangan akhir Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga menekankan bahwa APBD Perubahan 2026 harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat perekonomian daerah.
Untuk itu, Pemerintah Daerah diminta memastikan setiap kegiatan memiliki target, indikator, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan yang jelas. Penyerapan anggaran juga harus dioptimalkan tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem mendorong pengendalian belanja secara ketat, khususnya terhadap kegiatan yang belum memiliki kesiapan teknis, administratif, dan perencanaan yang memadai. Transparansi pelaksanaan APBD, termasuk pengadaan barang dan jasa serta proyek strategis daerah, juga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan DPRD dan kepercayaan masyarakat.
Fraksi NasDem turut mengingatkan pentingnya penerapan Standar Harga Satuan Regional sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 agar belanja daerah lebih efisien, terukur, dan terhindar dari pemborosan anggaran.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Fraksi NasDem secara resmi menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi NasDem berharap penetapan APBD Perubahan 2026 dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat Konawe Selatan.
(whitebalance.id)







Tidak ada Respon