DPRD Konsel Jawab Aspirasi KPPLK, Segera Sidak Tambang PT GAP dan PT Sentratama

hsupyan10@gmail.com

KONAWE SELATAN, WHITEBALANCE.ID – Puluhan massa yang tergabung dalam Konsorsium Pemuda Peduli Lingkungan Konawe Selatan (KPPLK) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Selasa (10/11/2026).

Mereka mendesak DPRD dan pemerintah daerah segera memeriksa dugaan persoalan lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Generasi Agung Perkasa (GAP) dan PT Sentratama di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan tuntutan penyelamatan lingkungan hidup, perlindungan lahan pertanian, serta penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap masyarakat dan infrastruktur pertanian.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Asrul Rahmani, mengatakan bahwa kegiatan pertambangan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi dan keuntungan perusahaan, tetapi harus memperhatikan kelestarian lingkungan, tata ruang, keberlanjutan sektor pertanian, serta keselamatan masyarakat.

Menurut Asrul, berdasarkan informasi, pengaduan, dan hasil pemantauan lapangan, terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan instansi berwenang.

Persoalan tersebut di antaranya dugaan kerusakan saluran irigasi persawahan, penggunaan jalan usaha tani sebagai jalur hauling pertambangan, dugaan gangguan terhadap alur kali, hingga dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup.

“Kami tidak sedang memusuhi investasi. Namun, kami menolak praktik investasi yang apabila terbukti mengabaikan hukum, merusak lingkungan, dan mengorbankan kepentingan rakyat,” tegas Asrul dalam penyampaian aspirasi.

Ia menambahkan, fasilitas pertanian seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi harus dilindungi karena menjadi bagian penting dari sumber penghidupan masyarakat.

Dalam pernyataan sikapnya, KPPLK menyampaikan 11 tuntutan kepada DPRD Konsel dan instansi terkait. Di antaranya mendesak DPRD segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pertambangan dan menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak perusahaan, instansi teknis, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat.

Baca Juga :  Bupati Konawe Selatan Jemput Peluang Nasional di Sawit Ekspo 2026, Irham Kalenggo Dorong Peremajaan Sawit Rakyat dan Hilirisasi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Massa juga meminta pemeriksaan teknis terhadap dugaan kerusakan irigasi, penggunaan jalan usaha tani, perubahan alur kali, kesesuaian tata ruang, dokumen perizinan dan administrasi perusahaan, legalitas penggunaan jetty atau terminal khusus, serta pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan dan reklamasi.

KPPLK turut mendesak agar pemerintah mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran, sekaligus menyampaikan hasil evaluasi secara transparan kepada masyarakat.
Aspirasi massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Konawe Selatan, Hamrin, S.Kom., M.AP., didampingi perwakilan Komisi III DPRD Konsel, Binmas Mangidi, S.Sos., anggota DPRD Konsel Jusmani, anggota DPRD lainnya, serta Sekretaris DPRD (Sekwan) Konsel, Ivan Ardiansah.

Dalam forum dialog tersebut, perwakilan Komisi III DPRD Konsel, Binmas Mangidi, S.Sos menanggapi tuntutan massa dengan menekankan pentingnya bukti yang jelas, baik berdasarkan kondisi riil di lapangan maupun dokumen administrasi.

Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus terlebih dahulu dibuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi agar tindak lanjut yang dilakukan DPRD memiliki dasar yang jelas.

“Apa yang disampaikan oleh teman-teman massa aksi tentu harus didukung bukti yang jelas, baik secara riil di lapangan maupun administrasi. Kita tidak bisa langsung menerima suatu dugaan tanpa adanya pembuktian. Karena itu, persoalan ini perlu diperiksa dan diverifikasi,” tegas Binmas dalam forum itu.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Ketua DPRD Konsel, Hamrin, S.Kom., M.AP., kemudian mengambil keputusan untuk menindaklanjuti laporan tersebut melalui peninjauan langsung ke lokasi yang dipersoalkan.

Hamrin menjadwalkan peninjauan lapangan pada Rabu, 11 November 2026, guna melihat secara langsung kondisi di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, sekaligus memperoleh gambaran faktual terkait sejumlah persoalan yang disampaikan massa aksi.

Langkah tersebut menjadi tindak lanjut awal DPRD atas aspirasi KPPLK, khususnya menyangkut dugaan dampak aktivitas pertambangan terhadap infrastruktur pertanian dan lingkungan masyarakat.

Baca Juga :  Ketua DPRD Konsel Hamrin Apresiasi Langkah Bupati dan BKPSDM Tertibkan Disiplin ASN, SK Perpanjangan PPPK Paruh Waktu Segera Diproses

KPPLK berharap keputusan DPRD untuk turun langsung ke lokasi dapat menjadi langkah konkret dalam mengungkap persoalan yang dilaporkan masyarakat.

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp Image 2026-11-17 at 16.52.09 (4)