KONAWE SELATAN WHITEBALANCE.ID – Pemerintah Kabupaten
Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, mencatat capaian positif dalam
proses Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital Tahun 2026. Berdasarkan hasil
penilaian mandiri dan review yang telah dilakukan, nilai indeks Pemerintah
Digital Konsel disebut telah melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 1,7.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian (Kominfo) Konsel, Annas Mas’ud, melalui
Sekretaris Dinas Kominfo, Kiken S. Batara, usai mengikuti rapat
koordinasi persiapan Penilaian Interviu bersama Tim Asesor Eksternal
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)
Kiken menjelaskan, nilai yang diperoleh Konsel merupakan
hasil dari pengisian penilaian mandiri serta proses review yang telah
berlangsung.
“Alhamdulillah, hasil pengisian mandiri dan hasil
review untuk saat ini melebihi dari target nasional, di mana target nasional
ditetapkan 1,7 dan kami untuk saat ini melampaui dari target tersebut,”
ujar Kiken.
Namun, capaian tersebut belum dapat dianggap sebagai hasil
akhir seluruh proses evaluasi. Masih terdapat sejumlah aspek yang akan menjadi
bagian dari penilaian lanjutan oleh asesor eksternal.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan data geospasial, persandian, keamanan informasi, serta indikator teknis lainnya yang menjadi
bagian dari penyelenggaraan pemerintahan digital.
Dengan demikian, angka indeks bukan sekadar ukuran
administratif, tetapi menjadi salah satu gambaran mengenai sejauh mana
pemerintah daerah membangun sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
secara terintegrasi, aman, dan berorientasi pada pelayanan.
Untuk memastikan kesiapan menghadapi tahapan lanjutan,
Pemkab Konsel menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Sekretaris Daerah Konawe
Selatan, H. Ichsan Porosi, di Aula Command Center Diskominfo Konsel.
Tahapan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 24 September 2026, melalui konferensi video Zoom bersama Tim Asesor
Eksternal KemenPAN-RB.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis turut
dilibatkan. Di antaranya Bappeda, Badan Keuangan/BKAD, serta perangkat daerah
yang menangani organisasi dan kepegawaian.
Pelibatan lintas-OPD menjadi penting karena transformasi
pemerintahan digital tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan Dinas
Kominfo. Sistem digital pemerintah membutuhkan keterhubungan data, proses
bisnis, keamanan informasi, infrastruktur teknologi, hingga kemampuan aparatur
dalam menggunakan sistem tersebut.
Capaian indeks Pemerintah Digital pada akhirnya tidak
berhenti pada angka atau predikat evaluasi.
Yang lebih penting adalah bagaimana transformasi digital
tersebut diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Digitalisasi pemerintahan idealnya mengurangi proses
birokrasi yang berulang, memperkuat keterhubungan data antar-OPD, meningkatkan
akurasi informasi, sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh layanan tanpa
harus berulang kali berhadapan dengan prosedur administratif.
Karena itu, keberhasilan evaluasi Pemerintah Digital perlu
dilihat dalam dua sisi: kinerja sistem pemerintahan di internal birokrasi dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Bagi Pemkab Konsel, capaian yang telah melampaui target
nasional menjadi modal penting untuk menghadapi tahapan evaluasi berikutnya. Namun, pekerjaan berikutnya adalah memastikan bahwa peningkatan indeks tersebut
berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola
pemerintahan.
Dengan kata lain, ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintahan bukan hanya seberapa tinggi indeks yang diperoleh, tetapi seberapa besar teknologi mampu membuat pelayanan pemerintah semakin efektif dan masyarakat semakin mudah mendapatkan hak-haknya.







Tidak ada Respon