hsupyan10@gmail.com

KPU Konsel Bongkar Realitas di Balik Perebutan Kursi Kepala Daerah, Bedah Buku Ungkap Kesenjangan Demokrasi dan Penegakan Hukum Pilkada

KONAWE SELATAN, WHITEBALANCE.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) memperkuat literasi politik publik melalui Bedah Buku Seri I bertajuk Jalan Panjang Menuju Kursi Pemimpin Daerah, Senin (28/9/2026). Forum ini tidak sekadar mengulas perjalanan politik menuju kepemimpinan daerah, tetapi juga membongkar kompleksitas demokrasi, kesenjangan antara regulasi dan praktik pemilu, hingga tantangan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.

Menghadirkan akademisi, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan praktisi hukum, kegiatan yang digelar secara hibrida di Warkop dan Rumah Makan Andoolo serta melalui Zoom Video Conference tersebut menjadi ruang diskusi kritis untuk mengkaji dinamika demokrasi lokal dari berbagai perspektif.

Bedah buku yang diinisiasi KPU Konsel ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak hanya memandang pemilihan kepala daerah sebagai proses perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai mekanisme demokrasi yang menuntut integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat.

Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan, Eko Hasmawan Baso, S.Sos., saat membuka kegiatan secara resmi menegaskan bahwa literasi politik merupakan fondasi penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap pemilu tidak boleh berhenti pada aspek teknis pemungutan dan penghitungan suara, tetapi harus mencakup sejarah, dinamika, tantangan, serta nilai-nilai yang melandasi lahirnya kepemimpinan daerah.

“Melalui penyelenggaraan Bedah Buku Seri I ini, KPU Kabupaten Konawe Selatan berharap masyarakat tidak hanya memahami aspek teknis pemilu, tetapi juga mampu membaca sejarah, tantangan, dan gagasan besar di balik lahirnya kepemimpinan daerah yang berintegritas,” ujar Eko Hasmawan Baso.

Dukungan terhadap penguatan literasi politik tersebut turut disampaikan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Hazamuddin, S.Sos., M.H., yang hadir memberikan keynote speech secara daring.

Ia menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan kesiapan teknis sebagai elemen mendasar dalam memastikan setiap tahapan kontestasi demokrasi berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, penyelenggaraan pemilu membutuhkan perencanaan matang, pemahaman regulasi yang komprehensif, serta konsistensi dalam penerapan aturan.

Diskusi utama dipandu moderator Erlina, S.H., dengan menghadirkan penulis buku sekaligus Guru Besar Bidang Komunikasi Pembangunan FISIP Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Prof. Dr. H. M. Najib Husain, S.Sos., M.Si., sebagai narasumber utama secara daring.

Baca Juga :  Hari Bhayangkara ke-80, Pemkab Konawe Selatan Tegaskan Komitmen Perkuat Sinergi Bersama Polri Jaga Stabilitas Daerah

Dalam pemaparannya, Prof. Najib mengulas perjalanan demokrasi lokal dan berbagai dinamika yang melingkupi proses lahirnya kepemimpinan daerah. Buku tersebut menjadi refleksi atas panjangnya proses politik, berbagai tantangan yang dihadapi para aktor demokrasi, serta kondisi krisis yang dapat menguji ketahanan sistem pemilihan kepala daerah.

Pembahasan semakin kritis melalui perspektif pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang disampaikan Dr. (Cand) Indra Eka Putra, S.H., M.H., CpL, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang hadir secara langsung di lokasi kegiatan.

Indra menyoroti adanya kesenjangan antara konsep demokrasi yang tertuang dalam regulasi dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Menurutnya, perbedaan antara apa yang seharusnya dilaksanakan (das sollen) dan apa yang benar-benar terjadi (das sein) menjadi salah satu faktor yang membuat perjalanan demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada, menghadapi berbagai persoalan.

Ia mencontohkan pengalaman pengawasan Pilkada 2020 yang berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Situasi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum sekaligus memastikan keselamatan masyarakat.

“Bagi saya, ‘Jalan Panjang Menuju Kursi Kepemimpinan Daerah’ itu boleh saja karena cara pandang kita berdemokrasi dengan cara kita mempraktikkannya itu berbeda. Ada disparitas yang tebal, itulah kiranya yang membuat jalan itu panjang karena para pelaku, baik prinsipal maupun penyelenggara, berbeda melaksanakan apa yang ada di pikirannya dengan apa yang ada di lapangannya,” ungkap Indra.

Ia menjelaskan, situasi darurat pada Pilkada 2020 menempatkan pengawas pemilu dalam posisi yang penuh pertimbangan. Di satu sisi, pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat, sementara di sisi lain setiap dugaan pelanggaran tetap harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip salus populi suprema lex esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menghadapi situasi tersebut.

“Prinsip hukum yang ditegakkan oleh penyelenggara pemilu pada saat itu adalah keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto). Di situlah dilematiknya Bawaslu sebagai electoral law enforcement yang tidak pandang bulu terhadap pelanggaran, di tengah situasi force majeure yang membuat Bawaslu harus berpikir berlapis untuk menindak suatu dugaan,” tegasnya.

Baca Juga :  Bupati Konawe Selatan Sambut Kepulangan Jemaah Haji, Sampaikan Duka atas Wafatnya Satu Jemaah di Tanah Suci

Perspektif hukum tata negara turut memperkaya diskusi melalui pemaparan Dr. Winner, S.H., M.H., dosen dan akademisi Hukum Tata Negara Universitas Sulawesi Tenggara, yang hadir secara daring. Ia memberikan ulasan mengenai aspek konstitusionalitas serta tata kelola hukum dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah.

Pembahasan dari perspektif hukum tersebut memperluas pemahaman peserta mengenai pentingnya memastikan seluruh proses politik dan penyelenggaraan pemilu tetap berada dalam koridor konstitusi, regulasi, dan prinsip demokrasi.

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Peserta, baik yang hadir langsung di Warkop dan Rumah Makan Andoolo maupun yang mengikuti secara daring melalui Zoom, turut menyampaikan pertanyaan dan pandangan mengenai berbagai persoalan demokrasi serta penyelenggaraan Pilkada.

Kegiatan ini diikuti berbagai unsur, mulai dari jajaran anggota dan sekretariat KPU, pimpinan dan anggota Bawaslu Konawe Selatan, aparatur sipil negara (ASN), perwakilan lembaga kemasyarakatan, insan pers, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

Keterlibatan lintas kalangan tersebut memperlihatkan bahwa literasi politik tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami, mengawasi, dan mengawal jalannya demokrasi.

Melalui forum bedah buku ini, KPU Konsel membuka ruang pertukaran gagasan yang menghubungkan kajian akademis dengan pengalaman praktis penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Diskusi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk mengidentifikasi tantangan demokrasi lokal serta memperluas pemahaman publik terhadap pentingnya integritas dan kepastian hukum dalam proses pemilihan pemimpin daerah.

Rangkaian kegiatan ditutup melalui closing speech oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Konawe Selatan, Arjono, S.Pd. Panitia juga menyediakan e-sertifikat bagi peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai dan mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

Bedah Buku Seri I ini diharapkan menjadi awal dari penguatan budaya literasi politik yang berkelanjutan di Konawe Selatan. Lebih dari sekadar membahas perjalanan menuju kursi kepemimpinan daerah, forum tersebut menghadirkan ruang refleksi mengenai bagaimana demokrasi dijalankan, hukum ditegakkan, dan kualitas kepemimpinan dibangun melalui proses politik yang bertanggung jawab.

Tidak ada Respon

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar disini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

WhatsApp Image 2026-11-17 at 16.52.09 (4)